Cibadak | Badilag.net

Pengadilan Agama Cibadak bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sukabumi sukses menggelar Diskusi Hukum Korwil I PTA Bandung. Kedua lembaga yudikatif  tersebut berkolaborasi sebagai tuan rumah menjamu peserta lainnya dari PA Depok, PA Cibinong, PA Bogor dan PA Cianjur.

Tampil sebagai pembicara Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum dari Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., Ketua PTA Bandung,  sedangkan Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., Wakil Ketua PA. Cibadak, duduk sebagai moderator.

Diskusi yang mengangkat permaslahan sita dan Eksekusi Hak Tanggungan Syari’ah diikuti oleh 80 orang peserta dari 6 Pengadilan Agama se-Wilayah I PTA Bandung, yaitu Depok, Cibinong, Bogor, Sukabumi, Cibadak dan Cianjur. 

Delapan puluh orang peserta itu terdiri dari Hakim, Panitera dan Jurusita. Acara tersebut digelar diaula Bunga Ros, lantai 1 Samudra Beach Hotel (SBH) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Jum’at,  20 November 2015.
Acara diskusi didahului dengan upacara pembukaan dengan dihadiri oleh Ketua PTA Bandung, Hakim Tinggi Pengawas, Bupati Kabupaten Sukabumi, Unsur  Muspida Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi dan  Perbankan Syari’ah yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Dalam kata sambutannya,  Bupati Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Iyos Somantri, mengungkapkan kebahagiaannya bisa bersilaturrahim dan bertatap muka dengan warga peradilan agama, khususnya dengan kalangan hakim se wilayah I PTA Bandung.

Selama ini hubungan koordinasi dengan Pengadilan Agama sebagai anggota muspida plus  di Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik, terlebih ketika melakukan persidangan  terpadu perkara Itsbat Nikah, kerja sama yang sinergi itu akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang mengingat dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi,  baru 9 kecamatan yang sudah digarap pada tahun 2015 ini. Hal ini telah dilaporkan terlebih dahulu oleh Ketua PA Cibadak Drs.H. Cece Rukmana Ibrahim, S.H. M.H, dalam laporan sebagai panitia penyelenggara diskusi.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dr. H. Zainuddin Fajari, SH. M.H, menyatakan dalam sambutannya, bahwa permasalahan sita dan eksekusi maupun eksekusi hak tanggungan syari’ah di lingkungan Peradilan Agama kian kompleks, kwantitasnya pun kian bertambah.

Sepengetahuannya, masih ada Ketua Pengadilan Agama yang merasa kurang siap melayani permohonan eksekusi ini. "Ada apa ini? Apakah karena amarnya yang tidak jelas, atau ada masalah di lapangan?" ujarnya.

Maka forum diskusi seperti ini diharapkannya banyak menyerap ilmu dan berbagi pengalaman agar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi   dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terus ditingkatkan secara profesional.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., memaparkan permasalahan eksekusi di berbagai Pengadilan Agama disebabkan karena amar putusan yang tidak jelas dan tuntas.

Hal ini bisa terjadi karena pemeriksaannya tidak  dilengkapi dengan pemeriksaan setempat (deescente) atau karena amar itu tidak dilengkapi dengan penegasan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek sengketa akan dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Di lain sisi permasalahan sering timbul ketika eksekusi lelang dilaksanakan, sementara objek sengketanya itu berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.  Salah satu masalah yang timbul adalah mengenai biaya, baik biaya eksekusi, biaya sita, biaya lelang dan biaya keamanan.

Dengan gamblang, mantan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu menjelaskan bahwa biaya eksekusi, lelang, dan sita dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan Agama yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi. Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan untuk meletakkan sita, eksekusi dan sebagainya menerima biaya bukan dari pemohon langsung, melainkan dari Pengadilan Agama tempat pemohon eksekusi mengajukan permohonannya. Adapun soal biaya pengamanan diserahkan langsung oleh Pemohon eksekusi kepada aparat keamanan melalui koordinasi Pengadilan Agama.

Di bagian akhir, Dr. Yasardin, yang kini sebagai Hakim Tinggi PTA Jakarta yang diperbantukan sebagai tenaga pengajar pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI, menguraikan dan menjawab tuntas persoalan eksekusi hak tanggungan syariah yang banyak dihadapkan kepadaa Pengadilan Agama saat ini. Misalnya PA Depok, pada tahun 2015 ini menerima permohonan eksekusi hak tanggungan syariah sebanyak 5 perkara. 

Kewenangan baru bagi pengadilan agama ini, menurut nara sumber, tidak sulit untuk menyelesaikannya. Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan eksekusi biasa, seperti adanya anmaaning, sita, lelang dan sebagainya.

Ia berpesan agar para hakim menguasai apa yang telah diatur dalam UU Nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan dan hukum perdata lain, termasuk dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

(DLH & ZAL)