Depok l Badilag.net

Keberadaan peradilan agama di Indonesia rupanya memiliki daya magnet tersendiri bagi para mahasiswa School of Law Charles Darwin University Australia. Hal itu tampak ketika 15 mahasiswa dari kampus tersebut mengunjungi PA Depok, Kamis (3/12/2015).

Kunjungan mereka ke PA Depok merupakan bagian dar program short course on transnational organized crime. Mereka juga mengunjungi sejumlah instansi lain, seperti PN Depok dan KPK.

Ketua PA Depok Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dan jajarannya menyambut mereka dengan hangat, ketika mereka tiba di PA Kelas IB itu sekitar pukul 13.30.

“Kami ke sini ingin mengenal peradilan agama,” kata perwakilan mahasiswa asal Negeri Kanguru itu, yang didampingi sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia.

Kesempatan untuk memperkenalkan peradilan agama kepada mahasiswa dari mancanegara itu tidak disia-siakan Ketua PA Depok. Mula-mula ia menjelaskan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung dan posisi serta kedudukan peradilan agama.

“Peradilan agama berada di bawah MA dan memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara,” ujarnya.

Setelah itu, mantan asisten hakim agung itu menjabarkan sekilas sejarah peradilan agama beserta kompetensi absolutnya.

Terkait dengan kejahatan transnasional terorganisasi yang jadi fokus para mahasiswa itu, Ketua PA Depok menerangkan bahwa pada dasarnya peradilan agama tidak memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara pidana, kecuali pidana Islam atau jinayah di wilayah Aceh.

“Meski demikian, ada perkara-perkara perdata di peradilan agama yang berpotensi menjadi latar belakang kejahatan transnasional,” ujarnya.

Ia menyebutkan dua contoh, yaitu perceraian yang melibatkan WNI dan WNA, dan pengangkatan anak. Bisa saja, kedua peristiwa hukum itu memunculkan kejahatan transnasional.

Seorang mahasiswa sempat bertanya mengenai pembagian harta bersama di peradilan agama. “Siapa yang berhak meminta harta bersama?” ujarnya.

Ketua PA Depok menjawab bahwa gugatan terhadap harta bersama dapat diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Pada prinsipnya, ia menjelaskan, regulasi memberi ketentuan bahwa harta bersama dibagi separuh-separuh. Namun, dalam praktiknya  tidak selalu demikian. Hakim dapat memberikan porsi yang berbeda, demi mewujudkan keadilan.

Tidak hanya soal teknis yudisial yang dipaparkan Ketua PA Depok. Ia juga menggambarkan kemajuan peradilan agama dari segi non-teknis yudisial seperti dalam bidang administrasi yang semakin modern dengan mengandalkan teknologi informasi.

Ia mencontohkan pengadilan yang dipimpinnya. Saat ini, PA Depok sedang berbenah dalam berbagai aspek. “Pembahanan mulai dari tata ruang, fasilitas pelayanan publik, hingga ruang sidang,” ucapnya.

Untuk membuktikan ucapannya, seusai pertemuan yang dikemas dalam diskusi interaktif itu, Ketua PA Depok mengajak para mahasiswa yang rata-rata masih belasan tahun itu untuk berkeliling.

Kepada mereka ditunjukkan ruang sidang yang dilengkapi seperangkat komputer; meja informasi dan pengaduan yang jadi garda depan pelayanan; pendaftaran antrian sidang yang praktis karena menggunakan barcode, panggilan masuk ke ruang sidang yang dilakukan secara otomatis, arsip-arsip yang tertata rapi; ruang menyusui yang nyaman; ruang bermain anak yang cukup memadai; dan berbagai fasilitas lain .  

Melihat antusiasme para mahasiswa itu, Ketua PA Depok sangat bersyukur. “Terima kasih telah berkunjung. Semoga apa yang Saudara-saudara ketahui dan lihat di sini dapat Saudara-Saudara ceritakan kepada kawan-kawan di Australia,” ujarnya, sebelum para mahasiswa itu pamitan.

[hermansyah]