Perkara Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara juga merupakan salah  satu wujud dari program Penguatan Akses Peradilan.

Kegiatan tersebut didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan kode satker 005.003. 402407 Pengadilan Agama Sintang pada unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.  Output Kegiatan yaitu Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara dengan jumlah ketersediaan anggaran sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan target volume  sebanyak 5 (lima) Perkara pada tahun 2018.

 adapun prosedur pengajuan adalah sebagai berkut

Prosedur :

1.    Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang melalui  layanan pendaftaran perkara dengan melampirkan :

a.    Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.    Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

2.    Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran

3.    Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara