PA. Sintang  ikuti kegiatan  Verifikasi, Validasi Dan Revisi  Penilaian Kembali BMN

Tim Satuan Tugas Dari  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan   verifikasi, validasi dan revisi tindak lanjut rekomendasi  LHK BPK RI Atas Penilaian kembali BMN  pada empat lingkungan Peradilan diwilayah Kalimantan Barat di Pengadilan Tinggi Pontianak. Kegiatan tersebut di selenggarakan selama tiga hari mulai dari tanggal 24-26 April 2019.

 Acara di di buka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, H. Amiryat, S.H.,M.H. yang dihadiri oleh Sekretaris dan Operator SIMAK BMN dari 22 satuan kerja.

Dalam kata sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, H. Amiryat, S.H.,M.H menyampaikan tentang pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara dalam penyajian laporan keuangan yang berpengaruh pada peraihan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

 H. Amiryat, S.H.,M.H berharap dengan diadakannya kegiatan  verifikasi, validasi dan revisi tindak lanjut rekomendasi  LHK BPK RI Atas Penilaian kembali BMN dapat menambah kualitas penyajian laporan keuangan Mahkamah Agung RI lebih baik dari tahun sebelumnya

Perwakilan dari tim Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Yudi Cahyadi, ST menyampaikan kegiatan  dilaksanakan sehubungan dengan rekomendasi dari BPK RI atas Penilaian kembali BMN. Lebih lanjut ia menyampaikan Menurut BPK bahwa secara umum data/informasi penilaian kembali BMN dinilai tidak akurat sehingga Atas kondisi tersebut, Pemerintah memutuskan Hasil revaluasi BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan K/L (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 dan akan disajikan pada LKKL dan LKPP setelah dilakukan perbaikan dan dapat diterima oleh BPK.

Proses kegiatan di bagi dua sesi yang pertama verifikasi, validasi data oleh Tim Satuan Tugas Dari  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan  yang kedua di reviu oleh auditor pada Badan Pengawasan MA RI.

Setiap satuan kerja satu perasatu dilakukan verifikasi data mengenai Data data berupa; administrasi BMN, Data BMN Inventarisasi, Informasi Tanah Lokasi Bangunan, Data Penilaian, Data Pengelolaan BMN, Dokumen dan Bangunan, yang disandingkan berdasarkan dari Aplikasi SIMAK BMN berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Aplikasi Sistem Manajemen Aset dan  form data terhadap objek revaluasi.  

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pengadilan Agama Sintang, Hendra Tirtana, SH.I.,MA menyatakan Pengadilan Agama Sintang telah mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam kegiatan verifikasi dimulai dari membentuk Tim dan Melakukan Pendataan secara akurat.  

Walaupun  verifikasi, validasi dan revisi tindak lanjut rekomendasi  LHK BPK RI berlangsung hingga larut malam Tim Satuan Tugas Dari  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  auditor pada Badan Pengawasan MA RI dan peserta tampak bersemangat menuntaskan perkerjaannya yang diemban. (jamil)