(Rabu, 26 November 2025) – PTA Pontianak pada hari ini menghadiri tiga agenda penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi kelembagaan bersama Pemda, Forkopimda, dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung program-program strategis daerah.
Sekretaris PTA Pontianak Hadiri Launching GT-PP-TPPO Provinsi Kalbar
Pada pukul 08.00 WIB, Muhamad Zachrizal Anwar, S.H. (Sekretaris PTA Pontianak) menghadiri undangan Gubernur Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar dalam kegiatan Launching Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PP-TPPO). Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalbar, organisasi masyarakat, dan berbagai LSM yang fokus pada isu kemanusiaan. Kegiatan juga dirangkaikan dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya memperkuat pencegahan serta penanganan TPPO di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua PTA Pontianak Ikuti Verifikasi Lapangan Program Prioritas
Pada pukul 14.00 WIB, Ketua PTA Pontianak, Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. menghadiri Verifikasi Lapangan Program Prioritas Perlindungan WNI, Penguatan Ideologi Pancasila, dan Penguatan Demokrasi di Daerah (Pokja IDI) bertempat di Balai Petititih. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan Gubernur Kalbar dan merupakan bagian dari verifikasi lapangan oleh Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Acara turut melibatkan Forkopimda, OPD, serta perwakilan LSM yang terlibat dalam isu kebangsaan dan demokrasi.
Wakil Ketua Hadiri Pembukaan Muswil VI DMI Provinsi Kalbar
Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. (Wakil Ketua) memenuhi undangan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Barat yang juga Gubernur Kalimantan Barat dalam acara Pembukaan Musyawarah Wilayah VI DMI Provinsi Kalbar 2025–2030 di Pendopo Gubernur. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh agama, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kehadiran dalam tiga agenda strategis sepanjang hari ini, PTA Pontianak menunjukkan komitmen kuat dalam membangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif dengan Pemda, Forkopimda, serta LSM guna mendukung tata kelola pelayanan publik dan penguatan program prioritas pemerintah di Kalimantan Barat.