Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Sintang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Kepala Kontor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang, Bertempat di Ruang Pendopo Bupati . Jumat (04/02) Pukul 09:00 WIB.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Bupati Sintang, Sekda, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kemenag Kabupaten Sintang, seluruh Kepala Dinas Kabupaten Sintang dan Camat sekabupaten Sintang.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Sintang  Zainul Arifin, S.Ag.  menyampaikan kegiatan sidang terpadu ini merupakan program prioritas Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan adanya sidang Terpadu yang kali ini akan dilaksanakan di Kecamatan Serawai, maka secara langsung dapat memangkas biaya dan waktu karena Pihak Pengadilan Agama Sintang langsung datang ke Lokasi, ke tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Sintang. “ Tambah beliau dalam sambutannya.

Gambar: Bupati Sintang Menandatangani MoU

Beliau menyampaikan pentingnya untuk membangun kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam menuntaskan permasalahan pemenuhan dokumen kependudukan ini melalui program Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Program ini diharapkan dapat meminimalisir pasangan nikah yang belum punya buku nikah. Apalagi saat ini, buku nikah begitu penting, terutama untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan”. “ Ujar Ketua PA Sintang.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med PH, sangat mendukung Pelayanan terpadu diwilayahnya karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Sintang  yang tidak mempunyai  Buku Nikah dan Akta Kelahiran sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

‘’sidang Itsbat yang akan dilaksanakan ini untuk membantu masyarakat yang sudah menikah tapi belum memiliki buku Nikah, sehingga kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat kabupaten Sintang tidak ngambang lagi dan akan tercatat dalam dokumen negara” Harapnya.

 

Description: WhatsApp Image 2022-02-04 at 09.13.39

Gambar: Ketua PA Sintang Menandatangani MoU

“setiap pristiwa perkawinan harus tercatat oleh petugas pencatat nikah dan memiliki buku nikah agar tercipta administrasi kependudukan yang tertib sehingga nantinya memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran serta kartu keluarga. Selain itu sebagai bukti outentik perkawinan serta menjamin hak-hak anak atau keturunan serta hak waris’’. Oleh karena itu, kita perlu melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Apa yang dimaksud dengan terobosan itu adalah pelaksanaan pelayanan terpadu antara instansi terkait. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Agama tadi kami selaku Pemerintah Kabupaten Sintang sangat mendukung dan menyambut baik, apapun itu karena menyangkut Masyarat”. Tambahnya.